Badung, INFO_PAS – Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, bertempat di The Trans Resort Hotel Bali. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bali didampingi Para Pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Kerobokan, RM. Kristyo Nugroho, hadir langsung pada kegiatan tersebut.
Kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI merupakan salah satu bentuk kegiatan legislasi yang dilakukan oleh anggota Komisi III DPR RI di luar masa sidang DPR, yang bertujuan untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya di daerah untuk menjawab aspirasi, masukan, dan keluhan terkait dengan masalah hukum, HAM, keamanan, dan ketertiban.
Pimpinan rapat Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI menyampaikan, beberapa permasalahan yang menjadi isu Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Wilayah Provinsi Bali.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu menjelaskan, secara umum terkait tugas dan fungsi serta capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Bali sampai saat ini. Pramella juga menjelaskan, hal yang menjadi perhatian selama ini, kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum di Provinsi Bali sampai usulan Kanwil Kemenkumham Bali kepada Komisi III DPR RI.
“Dalam menanggapi isu overcapacity pada Lapas/Rutan/LPKA, Kanwil Kemenkumham Bali sudah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah dimana telah mendapat 16 titik yang kemudian akan diadakan relokasi Lapas/Rutan, meskipun sampai saat ini masih mengalami over kapasitas, namun yang paling utama adalah pemberian sisi psikologis untuk WBP agar terciptanya rasa aman,” ujar Pramella.
Diakhir kegiatan, Ahmad Sahroni memberikan rekomendasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Kanwil Kemenkumham Bali..🇮🇩❤🇮🇩
(Media Lapas/Tim Humas)
